Deregulasi Perbankan Indonesia

DEREGULASI perbankan sudah digulirkan sejak 14 tahun lalu. Kesan

bongkar pasang itu tak terhindarkan. Bahkan, dari dampak yang kini

terasa yaitu goyahnya sejumlah bank swasta, sangat terasa bahwa

aturan-aturan perbankan Indonesia memang tak didasari pengalaman

negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal-soal bank.

Deregulasi perbankan yang dikeluarkan pada 1 Juni 1983 mencatat

beberapa hal. Di antaranya: memberikan keleluasaan kepada bank-bank

untuk menentukan suku bunga deposito. Kemudian dihapusnya campur

tangan Bank Indonesia terhadap penyaluran kredit. Deregulasi ini

juga yang pertama memperkenalkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Aturan ini dimaksudkan untuk

merangsang minat berusaha di bidang perbankan Indonesia di masa

mendatang.

Lima tahun kemudian ada Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88)

yang terkenal itu. Pakto 88 boleh dibilang adalah aturan paling

liberal sepanjang sejarah Republik Indonesia di bidang perbankan.

Contohnya, hanya dengan modal Rp 10 milyar maka seorang pengusaha

bisa membuka bank baru. Dan kepada bank-bank asing lama dan yang

baru masuk pun diijinkan membuka cabangnya di enam kota. Bahkan

bentuk patungan antar bank asing dengan bank swasta nasional

diijinkan. Dengan demikian, secara terang-terangan monopoli dana

BUMN oleh bank-bank milik negara dihapuskan.

Bahkan, beberapa bank kemudian menjadi bank devisa karena

persyaratan untuk mendapat predikat itu dilonggarkan. Dengan

berbagai kemudahan Pakto 88, meledaklah jumlah bank di Indonesia.

Banyaknya jumlah bank membuat kompetisi pencarian tenaga kerja,

mobilisasi dana deposito dan tabungan jugase makin sengit.

Ujung-ujungnya, karena bank terus dipacu untuk mencari untung, sisi

keamanan penyaluran dana terabaikan, dan akhirnya kredit macet

menggunung. Kondisi ini kemudian memunculkan Paket Februari

1991(Paktri) yang mendorong dimulainya proses globalisasi

perbankan.

Salah satu tugasnya adalah berupaya mengatur pembatasan dan

pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya

persyaratan permodalan minimal 8 persen dari kekayaan. Yang

diharapkan dalam paket itu adalah akan adanya peningkatan kualitas

perbankan Indonesia. Dengan mewajibkan bank-bank memenuhi aturan

penilaian kesehatan bank yang mempergunakan formula kriteria

tertentu, tampaknya paket itu tidak bisa menghindari kesan sebagai

produk aturan yang diwarnai trauma atas terjadinya kasus kolapsnya

Bank Perbankan Asia, Bank Duta, dan Bank Umum Majapahit.

Setelah itu, lahir UU Perbankan baru bernomor 7 tahun 1992 yang

disahkan oleh Presiden Soeharto pada 25 Maret 1992. Undang Undang

itu merupakan penyempurnaan UU Nomor 14 tahun 1967. Intinya, UU itu

menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan

kepemilikan. Kalau UU yang lama secara tegas menjelaskan soal

pemilikan bank/pemerintah, pemerintah daerah, swasta nasional, dan

asing. Mengenai perizinan, pada UU lama persyaratan mendirikan bank

baru ditekankan pada permodalan dan pemilikan. Pada UU yang baru,

persyaratannya meliputi berbagai unsur seperti susunan organisasi,

permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan

kerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

Untuk mengurangi sebagian kendala yang dihadapi perbankan dalam

melakukan ekspansi kredit dan koreksi terhadap Paktri yang begitu

mengekang bank, pemerintah mengeluarkan Paket 29 Mei 1993 (Pakmei).

Dengan Pakmei itu, pemerintah berharap mengucurkan kredit, sehingga

dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif bisa bergairah

kembali. Disebutkan dalam Pakmei ini pencapaian CAR (capital

adiquacy ratio)-- atau perimbangan antara modal sendiri dan aset --

sesuai dengan ketentuan adalah 8 persen. Kemudian penyempurnaan

lain pada paket itu adalah ketentuan loan to deposit ratio (LDR).

Aturan yang terakhir diluncurkan adalah Peraturan Pemerintah (PP)

No. 68 tahun 1996 yang ditanda tangani Presiden RI pada 3 Desember

1996. Belajar dari pengalaman Bank Summa, PP ini sangat

menguntungkan para nasabah karena nasabah bank akan tahu persis

rapor banknya. Dengan begitu, mereka bisa ancang-ancang jika suatu

saat banknya sedang goyah atau bahkan nyaris pailit.

Sumber: http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/25/0126.html